Dorong Kesejahteraan Peternak, Pemerintah dan Asosiasi Perunggasan Nasional Perkuat Sinergi Hilirisasi di AGRIMAT & AGRILIVESTOCK ASIA 2026
JAKARTA, 8 Mei 2026 — Sektor perunggasan nasional memegang peranan penting sebagai penyedia utama protein hewani masyarakat sekaligus penggerak ekonomi pedesaan. Di tengah tantangan fluktuasi harga pasar dan dominasi rantai pasok global, pemerintah bersama asosiasi peternak mendorong transformasi besar melalui penguatan hilirisasi industri perunggasan nasional.
Komitmen tersebut menjadi fokus utama dalam seminar strategis bertema peran pemerintah dan asosiasi dalam mensejahterakan peternak melalui hilirisasi yang digelar dalam rangkaian event AGRIMAT & AGRILIVESTOCK ASIA 2026 di Seminar Room 1 Hall 5, Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2 Jakarta, Jumat (8/5/2026).
Pertemuan lintas sektoral ini dinilai penting seiring rencana strategis pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Kementerian Pertanian yang dikabarkan menyiapkan alokasi pendanaan sebesar Rp20 triliun untuk membangun ekosistem peternakan ayam terintegrasi berskala nasional.
Selain itu, pemerintah juga berencana mengalihkan kewenangan impor bungkil kedelai atau soybean meal (SBM) dari pihak swasta kembali kepada BUMN sebagai langkah menjaga stabilitas biaya produksi dan melindungi peternak lokal.
Ketua KPUN sekaligus penyelenggara seminar, Alvino, mengatakan hilirisasi menjadi solusi penting untuk meningkatkan nilai tambah produk peternakan rakyat sekaligus memperkuat posisi tawar peternak.
“Hilirisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan. Kita perlu membangun infrastruktur pascapanen yang mampu menyerap hasil ternak rakyat secara stabil sehingga peternak tidak lagi hanya bergantung pada penjualan ayam hidup yang berisiko tinggi,” ujar Alvino.
Menurutnya, dana Rp20 triliun yang disiapkan pemerintah diharapkan dapat difokuskan pada pembangunan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU), cold storage, serta penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk penyerapan daging ayam dan telur dari peternak rakyat.
Dalam seminar tersebut, berbagai asosiasi peternak juga menyampaikan aspirasi terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Para peternak berharap program tersebut benar-benar mampu menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan petani dan peternak melalui penyerapan langsung produk pangan dari produsen.
“Harapannya program MBG ke depan seluruh kebutuhannya bisa disuplai langsung dari petani dan peternak sehingga harga di tingkat produsen stabil dan berada di atas biaya pokok produksi. Dengan begitu semua pelaku usaha bisa menikmati keuntungan yang wajar,” kata Alvino menambahkan hasil aspirasi peternak.
Ia menilai pemerintah sebenarnya telah banyak membantu sektor peternakan melalui berbagai kebijakan seperti program cadangan jagung pemerintah, subsidi transportasi pada masa sebelumnya, hingga program penanganan stunting. Namun, implementasi di lapangan dinilai masih membutuhkan pengawasan ketat agar tepat sasaran.
“Program-program pemerintah sebenarnya sudah sangat baik. Tinggal bagaimana pengawasannya diperkuat agar pelaksanaannya sesuai tujuan awal dan peternak benar-benar merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Peternak juga meminta agar dapur-dapur penyedia MBG membeli langsung produk dari petani dan peternak tanpa melalui terlalu banyak perantara atau supplier. Kondisi saat ini dinilai masih membuat keuntungan terbesar dinikmati pedagang, sementara peternak tetap menghadapi tekanan harga.
“Supplier membeli mendekati harga peternak tetapi menjual dengan harga tinggi kepada dapur MBG. Akibatnya peternak tidak mendapatkan manfaat maksimal,” katanya.
Selain itu, para peternak berharap pemerintah dapat menata kembali struktur pasar perunggasan nasional. Perusahaan besar yang telah terintegrasi secara vertikal diharapkan lebih difokuskan untuk pasar modern, industri olahan, dan ekspor, sedangkan pasar tradisional dapat kembali menjadi ruang utama bagi peternak rakyat dan UMKM.
“Perusahaan besar sebaiknya fokus di rantai dingin, produk olahan seperti nugget, bakso, sosis, serta pasar modern dan ekspor. Sementara pasar tradisional kembali diramaikan peternak rakyat,” tutur Alvino.
Seminar ini juga menargetkan tiga output konkret, yakni kesepakatan offtaker nasional oleh BUMN pangan, skema pendanaan pembangunan infrastruktur peternakan rakyat bersama Danantara, serta penyusunan roadmap Cadangan Pangan Pemerintah berbasis protein hewani.
Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari Kementerian Pertanian, Bapanas, Kemendagri, Kemendes PDTT, Danantara, PT Berdikari, PT Agrinas, asosiasi peternak, akademisi, praktisi hingga koperasi perunggasan nasional.
“Pada prinsipnya kami mendukung kebijakan pemerintah dan siap berkolaborasi demi mewujudkan ekosistem usaha yang lebih berkeadilan serta meningkatkan kesejahteraan peternak,” tegas Alvino.
